Tuesday, August 2, 2016

Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta

Pada tanggal 13 Februari 1755 tepat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti antara Gubernur-Jendral Jacob Mossel, seorang VOC dengan Pangeran Mangkubumi membuat Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bahagian. Daerah kerajaan Mataram diberikan pada Pangeran Mangkubumi yang kemudian dilantik menjadi Sultan dan mengganti namanya menjadi Sultan Hamengkubuwana I. Sementara setengah daerah lagi diganti namanya menjadi Kasunanan Surakarta dan tetap dikuasai oleh Sunan Paku Buwono III.




Pangkat  Mangkubumi naik menjadi Sultan Hamengkubuwana membuatnya bertindak cepat dengan mendirikan ibukota kerajaan dan istana baru di atara Sungai Winongo dan Sungai Code, di Hutan Paberingan. Ibukota inilah yang kemudian menjadi awal sejarah kota Yogyakarta, karena dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Potret utama untuk ibukota akhirnya dapat diselesaikan pada 7 Oktober 1756. Penerus pangeran Mangkubumi tetap memilih menggunakan gelarnya, yaitu Hamengku Buwono. Untuk menghindari kebingungan mengenai siapa yang sedang bertahta dan pendahulunya, frasa yang digunakan adalah “yang bertahta ke-….. di Yogya”. Adapun beberapa gelar khusus yaitu Sultan Sepuh (sultan tua) bagi Hamengkubowono II.

Yogya merupakan pecahan dari kerajaan Mataram, wilayah Kasultanan Yogyakarta pada awalnya dibagi menjadi tiga lapis, wilayah ibukota bernama Nagari Ngayogyakarta, wilayah utama bernama Nagara Agung, dan wilayah luar bernama Manca Nagara. Jika digabung, wilayah Nagari Ngayogyakarta dan Nagara Agung memiliki luas sekitar 310 km persegi, sementara Manca Nagara sekitar 198,5 km persegi. Ini belum termasuk tambahan wilayah dari Danurejo I sekitar 9,36 km persegi di Banyumas.

Area lingkup Nagari Ngayogyakarta ialah kota tua Yogyakarta di antara Sungai Code dan Winongo, serta daerah sekitarnya dengan Masjid Pathok Negara sebagai batasa. Nagara Agung meliputi daerah Siti Ageng Miaya Kusuma yaitu daerah antara Pajang dan Demak, wilayah Siti Bumijo yang merupakan wilayah Bagelen antara Sungai Progo dan Bagawanta, daerah Siti Panekar (Pajang bagian timur hingga Gunungkidul), dan Siti Gading Mataram adalah sebuah wilayah antara Gunung Merapi dan Samudera Hindia. Daerah Manca Nagara sendiri meliputi Madiun kota, Caruban, Magetan, setengah dari Pacitan, Kertosono, Ngrowo, Kalangbret (sekarang menjadi Tulung Agung), Mojokerto, Kuwu-Wirosari , Ngawen, Selo,  sedikit wilayah Grobogan.

Semakin lama wilayah tersebut semakin berkurang akibat perampasan yang dilakukan oleh Daendels dan Raffles. Setelah dierbutnya seluruh wilayah Manca Nagara oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Perang Diponegoro pada 1830. Pada tanggal 27 September, perjanjian Klaten juga ditandatangani dimana isi perjanjian menegaskan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta cuma meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas total 2.902,54km persegi.

Berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari penduduk yang tinggal di dalamnya sejak masa kesultanan. Saat perjanjian Palihan Nagari dibuat, penduduk kasultanan diperkirakan ada sekitar 522.300 jiwa,  meningkat menjadi 1.477.022 jiwa pada tahun 1930. Untuk strata sosial di masa itu dibedakan menjadi tiga, yaitu bangsawan atau bandara, pegawai atau abdi Dalem, dan rakyat atau kawula Dalem. Sultan merupakan lapisan teratas strata bangsawan, dimana anggota strata tersebut juga diisi oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Hal penting dalam sejarah berdirinya kota Yogyakarta adalah sistem pemerintahan pada masa itu. Hingga tahun 1972, secara de facto Kasultanan Yogyakarta adalah negara yang merdeka, dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. VOC kemudian menempatkan seorang Residen di Yogyakarta. Residen ini adalah untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di kesultanan. Pada awal dibentuk, strata dari Residen ini berada di bawah sultan, namun tiba-tiba Daendels menaikkan kedudukan Residen menjadi Minister, dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Raffles muncul, terjadi perubahan kembali pada sistem pemerintahan kesultanan dimana Sultan tak lagi mempunyai akses mengadakan hubungan luar negeri dikarenakan kedaulatan kini dipegang oleh pemerintahan Inggris. Pepatih Dalem dan Pengurus Kerajaan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Inggris. Apapapun yang mereka lakukan harus ada pertimbangan Residen Inggris. Sultanpun kemudian mulai dibebaskan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Pepatih Dalem, dimana Pepatih Dalem ini sendiri hanyalah boneka dari para Residen.

Pemerintahan kesultanan mulai mengalami perubahan besar-besaran saat Hamengkubowono IX naik tahta pada tahun 1940, terutama pada masa pendudukan Jepang. Sultan kembali melakukan restorasi pada sistem pemerintahan yang telah dinodai oleh birokrasi Belanda. Perlahan mulai dibentuklah badan-badan pemerintahan untuk menampung urusan pemerintahan bernama Paniradya, dan dikepalai oleh Paniradyapati langsung berada di bawah perintah Sultan. Pepatih Dalem benar-benar dihapus seiring pensiunnya Pepatih Dalem yang terakhir yaitu KPHH Danurejo VIII pada tanggal 15 Juli 1945. Sejak hari itu, Sultan mulai mengambil alih kembali perannya sebagai penguasa total dari Kasultanan Ngayogyakarta.


Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim sebuah telegram kepada Presiden RI saat proklamasi kemerdekaan. Yang berisi pernyataan bahwa daerah Paku Alaman dan Kesultanan Yogyakarta akan bergabung membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Bersamaan dengan itu, status sultan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berakhir, dan mengakhiri sejarah berdirinya kota Yogyakarta.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon